Komisi X DPR RI Tinjau Kesiapan Sensus Ekonomi 2026 di Sultra, Gubernur Tekankan Pentingnya Data Akurat
Andi Sumangerukka, Gubernur Sulawesi Tenggara. IDNK, KENDARI – Komisi X DPR RI melakukan peninjauan langsung kesiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui kunjungan kerja spesifik bidang statistik di Aula Lantai IV Kantor BPS Provinsi Sultra, Rabu (1/4/2026).
Dalam agenda tersebut, Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa ketersediaan data statistik yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi X DPR RI yang dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat implementasi sistem statistik nasional di daerah.
Ia menegaskan bahwa data statistik bukan sekadar angka, melainkan fondasi dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pemerintah.
Namun demikian, Gubernur mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan statistik di daerah. Di antaranya implementasi regulasi yang belum sepenuhnya optimal, koordinasi antar instansi yang masih perlu diperkuat, serta sistem informasi statistik yang belum terintegrasi secara menyeluruh.
“Kita harus memastikan sinkronisasi dan integrasi data sektoral berjalan baik agar tidak terjadi perbedaan data maupun duplikasi. Penguatan sistem informasi statistik menjadi kebutuhan mendesak ke depan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, BPS, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun tata kelola data yang berkualitas dan berkelanjutan.
Terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Gubernur memastikan kesiapan Sultra untuk mendukung penuh agenda nasional tersebut.
Ia berharap, sensus ini mampu menghasilkan data yang komprehensif sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih presisi.
“Sensus ekonomi ini harus kita sukseskan bersama, karena hasilnya akan menjadi rujukan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si., selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk melihat langsung implementasi regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang statistik di daerah.
“Kami ingin memastikan bagaimana pelaksanaan regulasi statistik berjalan di daerah, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi,” ungkapnya.
Ia menyebutkan sejumlah tantangan utama, seperti koordinasi antar instansi, standarisasi data, keterbatasan SDM, serta belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah.
Meski demikian, ia memberikan apresiasi atas capaian Sultra yang dinilai membanggakan di tingkat nasional.
“Sulawesi Tenggara berhasil masuk 8 besar nasional dalam pengelolaan data statistik EPSS 2024/2025 , meraih penghargaan Anindhita Wistara Data, serta Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. Bahkan, ada insan statistik dari Sultra yang menjadi teladan nasional tahun 2025,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi kinerja ekonomi Sultra yang menunjukkan tren positif.
“Kami memberikan apresiasi, pertumbuhan ekonomi Sultra masuk 5 besar nasional sebesar 5,79 persen. Selain itu, populasi usaha berkembang hingga 200 persen dalam 10 tahun terakhir,” ujarnya.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal kuat dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sultra.
“Semoga ini menjadi semangat untuk mendorong keberhasilan sensus ekonomi dan menghasilkan rekomendasi yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih melesat ke depan,” pungkasnya.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan BPS, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Tenggara dapat berjalan optimal serta menghasilkan data berkualitas yang benar-benar bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(Red)
Pos terkait
Tidak ada komentar