Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Ditunjuk jadi Duta Posbankum Nasional se-Indonesia oleh Kemenkum
๐๐ฎ๐๐๐ซ๐ง๐ฎ๐ซ ๐๐๐ฅ๐ฎ๐ค๐ฎ ๐๐ญ๐๐ซ๐, ๐๐ก๐๐ซ๐ฅ๐ฒ ๐๐ฃ๐จ๐๐ง๐๐, ๐ซ๐๐ฌ๐ฆ๐ข ๐๐ข๐๐ง๐ ๐ค๐๐ญ ๐ฌ๐๐๐๐ ๐๐ข ๐๐ฎ๐ญ๐ ๐๐จ๐ฌ ๐๐๐ง๐ญ๐ฎ๐๐ง ๐๐ฎ๐ค๐ฎ๐ฆ (๐๐จ๐ฌ๐๐๐ค๐ฎ๐ฆ) ๐จ๐ฅ๐๐ก ๐๐๐ฆ๐๐ง๐ญ๐๐ซ๐ข๐๐ง ๐๐ฎ๐ค๐ฎ๐ฆ ๐๐๐ฉ๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ค ๐๐ง๐๐จ๐ง๐๐ฌ๐ข๐ (๐๐๐ฆ๐๐ง๐ค๐ฎ๐ฆ ๐๐). (Foto: RRI/YUDI) Theasianet.com, Ternate-Kementerian Hukum (Kemenkum) secara resmi menunjuk Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, sebagai Duta Pos Bantuan Hukum (Posbankum) se-Indonesia. Penunjukan ini dilakukan dalam acara Peresmian Posbankum di Ternate, Maluku Utara, Senin (hari tidak disebutkan).
Penetapan ini menjadi tonggak sejarah, mengingat Maluku Utara menjadi provinsi pertama yang berhasil mencapai 100 persen desa/kelurahan memiliki Posbankum.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan berharap Gubernur Sherly dapat mengemban amanah ini.
โSaya berharap Ibu Gubernur bersedia menjadi Duta Posbankum dan menjadi yang terdepan dalam melayani keadilan bagi publik di Maluku Utara,โ ungkap Menteri Supratman, dikutip Antara.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sherly Tjoanda menyatakan kesediaannya menjadi Duta dan berkomitmen penuh untuk membuka akses keadilan seluas-luasnya.
โKeberhasilan ini tidak mungkin terwujud tanpa sinergi dengan Kementerian Hukum. Dengan Posbankum, keadilan telah melewati batas kota dan masuk ke desa, kepulauan, dan dusun,โ tegas Sherly, merujuk pada capaian historis provinsi yang berhasil membentuk 1.185 Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di 10 kabupaten/kota.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, menekankan bahwa sinergi solid antara pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat sipil ini tidak boleh berhenti hanya pada peresmian.
Ia menyebut, Kanwil siap meningkatkan kerja sama untuk memastikan layanan Posbankum berjalan optimal.
Apa Itu Posbankum? Layanan Keadilan di Ujung Desa. Posbankum sendiri merupakan wadah bagi masyarakat desa/kelurahan untuk mendapatkan berbagai layanan hukum dasar, yang meliputi, Informasi/Konsultasi dan Bantuan Hukum non-litigasi. Penyelesaian Sengketa/Konflik melalui mediasi oleh paralegal dan kepala desa/lurah sebagai juru damai. Layanan Rujukan Advokat (pro bono) dan Organisasi Bantuan Hukum.
Pembentukan 1.185 Posbankum di Maluku Utara ini sekaligus menggenapi jumlah Posbankum nasional yang kini telah mencapai 41.652 pos, memperkuat upaya Kemenkum dalam mempermudah masyarakat memperoleh akses keadilan hingga ke tingkat akar rumput.
Peresmian ini ditutup dengan peninjauan Menkum terhadap salah satu Posbankum di Kota Ternate, didampingi Gubernur Sherly Tjoanda, Kepala BPHN Kemenkum Min Usihen, serta para bupati/wali kota.
(tir/red)
Pos terkait
Tidak ada komentar