Ilustrasi. Ratusan ribu ASN atau PNS Kementrian dialihkan diera Prabowo.(Dok.KOMPAS/WAWAN H PRABOWO) Jakarta, theasianet.com-Kabinet Prabowo Subianto memiliki 48 kementerian, bertambah 14 kementerian dari kabinet pemerintahan Jokowi.
Perubahan struktur ini berdampak pada pengalihan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencapai 229.901 orang.
“Berdasarkan penambahan instansi yang dibentuk oleh Kabinet Merah Putih, maka dapat diprediksi jumlah ASN yang akan dialihkan sebanyak 229.901 pegawai negeri sipil (PNS) dan PPP3,” ucap Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10), Dikutip dari CNNIndonesia.com
Rincian ASN yang dialihkan antara lain:
– Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi: 2.072 ASN
– Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 64.879 ASN
– Kementerian Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: 453 ASN
– Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah: 710 ASN
– Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: 19.545 ASN
– Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: 2.256 ASN
– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 22.202 ASN
– Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: 117.784 ASN
Beberapa ASN mengungkapkan pendapat mereka terhadap perubahan struktur kementerian ini.
“Ketika Bekraf baru bergabung di 2019, akhirnya Bekraf yang menyesuaikan, di struktur, Bekraf nampak sempit ruang lingkupnya, kalau di struktur dia cuma ada di satu kedeputian, yang khusus tangani ekonomi kreatif itu satu deputi,” kata Rio (Bukan nama sebenarnya) ASN dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (29/10).
Rio berpendapat pemisahan kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat meningkatkan fokus masing-masing kementerian.
“Ketika dipecah gini kan bisa fokus ke masing-masing kembali. Poin utamanya fokus, akan ada struktur organisasi yang lebih fokus urus ini dibanding ketika digabungkan,” katanya.
Rio menyatakan siap jika terdampak kebijakan pengalihan ASN dan mengatakan ada pemetaan ASN di internal kementeriannya.
“Kita sebagai ASN pasti harus siap, itu kan konsekuensi ketika kita masuk harus siap ditempatkan dimana saja. Di internal ada penjaringan pendapat, selama ini bekerjanya lebih di ruang lingkup yang mana, ekonomi kreatif atau pariwisata, udah ada survei internal,” ujarnya.
Fahmi, ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga menyatakan siap terhadap kebijakan pengalihan ASN.
“Siap enggak siap harus siap, termasuk pindah ke IKN,” kata Fahmi.
CNN Indonesia
Tidak ada komentar