Evaluasi BRIN terhadap Program MBG Soal pada Tata Kelola dan Keamanan Pangan
Evaluasi BRIN terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Sorotan pada Tata Kelola dan Keamanan Pangan. Theasianet.com, Jakarta–Program andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kini di bawah kendali Badan Gizi Nasional (BGN), tengah menghadapi sorotan.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengungkap sederet persoalan yang mengancam kualitas dan keamanan pangan MBG, mulai dari gudang penyimpanan bahan baku hingga meja saji anak-anak.
Mengutip dari CNNIndonesia.com, Dalam gelar wicara bertajuk ‘Upaya Meningkatkan Kualitas Gizi Bangsa melalui MBG’ di ANTARA Heritage Center, Jakarta Pusat (23/10), lalu. Kepala BRIN, Satriyo Krido Wahono, membeberkan temuan-temuan mengkhawatirkan yang ditemukan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dapur-dapur produksi MBG.
Salah satu masalah fundamental, menurut Satriyo, adalah pemahaman yang keliru soal penyimpanan bahan makanan. Banyak SPPG yang menggampangkan, beranggapan bahan aman asalkan di freezer.
“Ini tidak seperti itu,” tegas Satriyo. Ia menjelaskan bahwa penumpukan bahan secara berlebihan di freezer justru bisa menciptakan zona berbahaya. Di bagian luar dingin, di dalam panas. Panas dalam artian bakterinya tumbuh, itu yang berbahaya,” jelasnya.
Praktik ini, katanya, sering dipicu oleh kebiasaan membeli bahan baku dalam jumlah besar saat harga sedang murah, tanpa mempertimbangkan tata kelola penyimpanan yang memadai.
Setelah matang, menu MBG kembali menghadapi tantangan serius, waktu kritis pengiriman. Keterbatasan armada kendaraan di SPPG—yang rata-rata memproduksi hingga 3.000 porsi—menyebabkan proses distribusi memakan waktu lama.
“Waktu distribusi itu memakan waktu prime dari makanan, di mana harus dua sampai empat jam maksimal itu sudah harus dikonsumsi. Kalau distribusinya telat, ya otomatis dia akan lebih (berkurang kualitasnya),” keluh Satriyo.
Sorotan BRIN tak berhenti di dapur. Satriyo juga menemukan praktik penggunaan alat tes (test kit) yang tidak sesuai standar. Banyak SPPG, katanya, menggunakan satu jenis test kit yang bersifat gebyah-uyah (serampangan) untuk semua jenis makanan, padahal setiap bahan—seperti daging dan ikan—membutuhkan tes spesifik.
Lebih lanjut, BRIN menyoroti isu lingkungan yang makin genting, sampah dan makanan terbuang (food waste dan food loss). Meskipun ada kebijakan membolehkan makanan dibawa pulang, Satriyo menilai ini hanya “memindahkan” masalah sampah dari sekolah ke rumah.
“Padahal negara kita saat ini saja untuk kasus food waste dan food loss kita peringkat dua setelah Saudi Arabia,” ungkapnya.
Menanggapi temuan BRIN, Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyatakan pihaknya menyambut baik dan telah mengambil tindakan tegas.
“Sekarang ini sudah 112 dapur (SPPG) yang ditutup,” ungkap Nanik.
Kata dia, dapur yang melanggar dibolehkan beroperasi kembali hanya dengan membuat kontrak perjanjian, jika melanggar lagi, akan ditutup permanen.
“Jadi, kami juga keras dengan para mitra,” tegasnya.
BGN kini juga mewajibkan standar baru terkait air baku. Sebagai langkah antisipasi sementara, SPPG diwajibkan menggunakan air mineral galon untuk memasak, sebelum mereka memiliki fasilitas pengelolaan air berteknologi filter dan sinar UV.
Langkah perbaikan ini akan diintegrasikan dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola MBG yang akan segera disahkan.
Di tengah upaya perbaikan ini, Nanik mengakui bahwa masalah sanitasi lingkungan sekitar SPPG juga menjadi perhatian utama untuk mencegah insiden yang tidak diinginkan. Ini sejalan dengan pengakuan Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana, bahwa program MBG saat ini menyumbang 46 persen kasus keracunan pangan di Indonesia.
BRIN pun mendesak semua pemangku kepentingan untuk segera meningkatkan mutu dan kinerja, demi menjamin sajian MBG yang benar-benar berkualitas dan aman bagi masa depan anak Indonesia.
(Ree/red)
Pos terkait
Tidak ada komentar