THEASIANET, JAKARTA-Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan rencana pemerintah untuk menghentikan ketergantungan Indonesia terhadap impor garam. Salah satu langkah yang akan diambil adalah membangun proyek percontohan produksi garam industri di daerah terpilih di Indonesia.
“Kita mengusulkan proyek percontohan produksi garam industri dengan anggaran sekitar Rp2 triliun, Proyek ini nantinya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN),”jelas Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono saat ditemui di kantor kementerian KKP, Kamis (28/11), seperti dilansir melalui Cnnindonesia.com
Menteri KKP menjelaskan bahwa pemerintah telah menentukan daerah-daerah yang potensial untuk produksi garam industri, salah satunya di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Garam di NTT memiliki kandungan natrium klorida (NaCl) yang cukup untuk kebutuhan garam industri, garam industri harus memiliki NaCl minimal 97 persen, sedangkan garam yang diproduksi di NTT memiliki NACL lebih dari 97 persen,”ujar Menteri KKP.
“Yang paling penting bagi kami di KKP adalah soal hulu, jadi kalau hulunya melimpah saya punya keyakinan industri bisa dibereskan karena itu masuk ke hilir,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan rencana pemerintah untuk melarang impor garam konsumsi pada tahun 2025.
“Tahun depan kita tak boleh impor garam untuk konsumsi lagi. Itu diatur oleh Perpres 126, Jadi ini tanggung jawab yang besar,”tegas Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
“Dengan begitu, kita dipastikan swasembada garam konsumsi mulai tahun depan,” lanjutnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan melarang impor garam industri mulai tahun 2027.
“Dua tahun lagi dibebankan kepada Menteri KKP untuk garam industri, harus bisa produksi sendiri. Ini luar biasa beratnya,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan.
“Ketentuan larangan impor garam konsumsi dan industri akan diatur dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional,” jelas Menteri Koordinator Bidang Pangan.
(eff/giv)
Tinggalkan Balasan