IDNK, Kendari — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna memperkuat kepastian hukum dan mencegah potensi konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan di Kabupaten Kolaka, Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Potensi Konflik Agraria antara Masyarakat dan Perusahaan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan Sosial” ini difokuskan pada pemetaan potensi sengketa lahan akibat maraknya aktivitas investasi dan pertambangan, khususnya di wilayah Kecamatan Pomalaa dan Kecamatan Baula.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kolaka, Romadu Novelino, S.H., M.H., menegaskan pentingnya kehati-hatian pemerintah desa dalam proses penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT).
”Penerbitan dokumen pertanahan oleh pemerintah desa harus didasarkan pada fakta penguasaan fisik yang sebenarnya, riwayat tanah yang jelas, serta verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan hanya berlandaskan keterangan sepihak,” ujar Romadu dalam pemaparannya.
Ia mengingatkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan SKT atau SPPFBT memiliki konsekuensi hukum yang serius. Apabila terbukti ada unsur melawan hukum yang merugikan keuangan negara, tindakan tersebut dapat dikaji berdasarkan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Kendati demikian, Romadu menekankan bahwa penanganan hukum tetap dilakukan secara objektif. Menurutnya, tidak setiap kekeliruan administrasi pertanahan serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tanpa pemenuhan unsur hukum dan alat bukti yang sah.
Sebagai langkah preventif, Kejari Kolaka bersama Pemerintah Kabupaten Kolaka, Kepolisian Resor (Polres) Kolaka, dan Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Kolaka menyepakati evaluasi total terhadap mekanisme penerbitan SKT dan SPPFBT oleh kepala desa. Selain itu, percepatan digitalisasi peta kawasan direkomendasikan untuk mengintegrasikan data batas desa, klaim warga, kawasan hutan, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
FGD ini turut dihadiri Bupati Kolaka, Kanit Tipidter Satreskrim Polres Kolaka, Kepala BPN Kolaka, KPH Mekongga Selatan, para camat, kepala desa, serta perwakilan perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Pomalaa dan Baula.(Red)
Tinggalkan Balasan