IDNK, Kolaka — Aktivitas industri dan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, terancam terganggu. Jalur hauling di kawasan tersebut diblokir secara sepihak pada Kamis (27/8/2026).
Jalur hauling memiliki peran vital dalam mobilitas material dan operasional industri berbasis nikel di Pomalaa. Penutupan akses dikhawatirkan berdampak pada perusahaan, perusahaan mitra, pekerja, logistik, hingga ekonomi masyarakat sekitar.
Koordinator Masyarakat Adat Mekongga, Djabir Tetola Lahukuwi, meminta persoalan ini segera diselesaikan agar tidak mengganggu investasi yang sudah berjalan.
“Jangan sampai persoalan akses justru mengganggu investasi yang sudah berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau ada persoalan, seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum,” kata Djabir, Kamis (27/8).
Menurut Djabir, jalur hauling di Pomalaa bukan hanya milik satu perusahaan. Akses tersebut menjadi bagian dari konektivitas seluruh kegiatan industri di kawasan, termasuk proyek PSN pengolahan nikel.
“Ada banyak pihak yang bergantung pada aktivitas industri di Pomalaa, mulai dari perusahaan mitra sampai pekerja dan masyarakat. Karena itu, akses seperti ini harus dijaga agar kegiatan ekonomi tetap berjalan,” ujarnya.
*Polisi Lakukan Penyelidikan*
Pemblokiran ini kini ditangani Polda Sulawesi Tenggara bersama Polres Kolaka. Perkara dugaan perintangan aktivitas pertambangan yang melibatkan PT Tambang Rejeki Kolaka (TRK) masih dalam tahap penyelidikan.
Plt Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra, Kompol Yaumil Hendityo, mengatakan penyidik telah memeriksa 8 orang saksi. Pemeriksaan lapangan juga dilakukan bersama BPN Kabupaten Kolaka.
“Rencana tindak lanjut meliputi pemeriksaan saksi dan pihak terkait, pengumpulan bukti surat, pendalaman lokasi dugaan pemalangan, serta koordinasi dan permintaan keterangan ahli BPN, ahli pertambangan, dan ahli hukum agraria,” jelas Yaumil.
Hingga kini polisi masih mengumpulkan bukti untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana.
*Dampak ke PSN dan Ekonomi Warga*
Kelancaran jalur hauling menjadi krusial seiring Pomalaa berkembang sebagai kawasan industri pengolahan nikel. Kawasan ini masuk PSN dan menjadi bagian dari agenda hilirisasi serta ekosistem industri baterai kendaraan listrik nasional.
Gangguan logistik berpotensi menghambat produktivitas dan progres pembangunan. Padahal proyek ini menyerap banyak tenaga kerja dan menggerakkan UMKM lokal.
“Investasi di Pomalaa harus tetap berjalan. Masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi yang tercipta dari investasi tersebut,” kata Djabir.
Indonesia Pomalaa Industrial Park (IP) sebagai pengelola kawasan diharapkan ikut berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar ekosistem industri tetap terjaga.
Dengan statusnya sebagai PSN, kepastian hukum dan kepastian akses di Pomalaa dinilai penting agar pembangunan berjalan sesuai target dan manfaatnya dirasakan masyarakat.(Red)
Tinggalkan Balasan