IDNK, Kendari – Gelombang desakan publik terhadap Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kian tak terbendung. Dugaan keterlibatan politisi senior tersebut dalam jaringan bisnis judi online dan kasino di Kamboja terus bergulir liar, memicu kontroversi hangat di panggung politik nasional.
Isu panas ini mencuat usai investigasi media pada April 2025 membeberkan dokumen kepemilikan dan keterikatan nama Dasco dalam jajaran perusahaan Golden Princess Hotel dan Casino yang beroperasi di Bavet City, Kamboja. Lokasi tersebut selama ini juga kerap disorot terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta eksploitasi digital terhadap ribuan Warga Negara Indonesia (WNI).
Kendati tuduhan berat ini menjadi perbincangan hangat, Dasco memilih mengambil sikap bungkam. Tanpa adanya bantahan resmi maupun klarifikasi terbuka, sikap diam pimpinan DPR tersebut justru menyulut berbagai spekulasi dan prasangka di tengah masyarakat.
Di internal Partai Gerindra, laporan tersebut langsung memicu reaksi keras. Ketua Harian Gerindra, Ahmad Muzani, pasang badan dan melabeli tudingan terhadap koleganya itu sebagai “insinuasi tingkat tinggi” serta bagian dari dinamika politik semata. Beberapa kader turut membela dengan menyebut temuan tersebut sebagai bentuk fitnah politik yang disengaja untuk menjatuhkan kredibilitas partai.
Namun, pembelaan tersebut dinilai bertolak belakang dengan temuan dokumen hukum yang secara gamblang mencantumkan nama Dasco dalam jaringan bisnis kasino lintas negara di Kamboja. Redaksi yang berupaya mengonfirmasi langsung juga belum mendapatkan respons hingga berita ini diturunkan.
Sikap membisu Dasco mendapat porsi kritik tajam dari kalangan aktivis dan pengamat politik. Aktivis antikorupsi, Wanda Assyura, menilai keputusan untuk tidak memberikan penjelasan terbuka merupakan langkah yang sangat keliru.
”Sikap diam Dasco dalam isu sesensitif ini bukanlah bentuk kebijaksanaan politik, melainkan cerminan keangkuhan sekaligus pengkhianatan terhadap prinsip transparansi demokrasi,” tegas Wanda Assyura dalam keterangannya.
Wanda turut mengingatkan bahwa skandal ini berpotensi menjadi “batu sandungan moral” bagi Presiden Prabowo Subianto yang saat ini tengah gencar mengampanyekan pemberantasan judi online. Jika elite politik di lingkar kekuasaan dibiarkan melenggang tanpa pemeriksaan, Satgas Judi Online yang dibentuk pemerintah terancam kehilangan taji dan kredibilitas di mata publik.
Eskalasi kekecewaan masyarakat juga meledak di media sosial. Tagar #DascoBukaSuara menjadi tren utama, diiringi tuntutan agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh rekening dan transaksi keuangan luar negeri milik Dasco beserta keluarganya. Tak hanya itu, Komisi Berantas Korupsi (KPK) juga didesak untuk menelisik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sang legislator.
Sumber hukum di PPATK mengonfirmasi bahwa lembaga intelijen keuangan tersebut memang telah menerima permintaan untuk memantau aliran transaksi keuangan lintas negara terkait jaringan kasino di Kamboja. Kendati demikian, PPATK belum mengeluarkan rilis resmi terkait nama-nama pejabat publik yang berpotensi terseret.
Kini, bola panas berada di tangan Dasco dan Partai Gerindra. Publik menuntut transparansi total—termasuk pembukaan data rekening dan aset—untuk membuktikan kebenaran. Jika sikap bungkam terus dipertahankan, narasi negatif publik diyakini akan terus menggerus kepercayaan terhadap lembaga legislatif dan pemerintahan.
Tinggalkan Balasan