BPN Sultra Gelar Upacara HANTARU, Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum Tanah dan Layanan Digital
Kendari, Theasianet.com-Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Tenggara (Sultra) memeriahkan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2024 dengan mengadakan upacara bendera di daerah pada Selasa (24/9). Upacara ini dihadiri oleh seluruh jajaran BPN Sultra dengan tema “Semangat Hantaru, Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”.
Dalam amanat Menteri ATR/BPN RI Mayor Inf (Purn) Dr H Agus Harimurti Yudhoyono MSc MPA MA yang dibacakan Kanwil BPN Sultra, ditegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Salah satu kunci utama adalah kepastian hukum hak atas tanah yang memberikan landasan bagi masyarakat dan menjamin pengakuan legal atas tanah yang mereka kuasai.
“Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi salah satu upaya konkret dalam mewujudkan kepastian hukum tanah. Alhamdulillah, kita mampu melakukan akselerasi pendaftaran tanah, dari 46 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2017 menjadi 117,9 juta bidang tanah terdaftar hingga September 2024,” jelas Menteri ATR/BPN RI dalam amanatnya.
Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari Bank Dunia pada forum World Bank Land Conference di Washington DC, Amerika Serikat, pada bulan Mei 2024. Indonesia dipandang memiliki “success story” atas keberhasilannya dalam melaksanakan reforma agraria, terutama Legalisasi Aset.
Kementerian ATR/BPN juga mengupayakan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang memiliki nilai-nilai kepemilikan komunal yang mendalam. “Hingga saat ini, kita telah menerbitkan 41 Sertipikat Hak Pengelolaan untuk tanah ulayat yang mencakup luasan hampir 972 Ha di beberapa provinsi,” ungkap Menteri ATR/BPN RI.
Dalam rangka meningkatkan jumlah tanah terdaftar, Kementerian ATR/BPN terus meningkatkan jumlah Kabupaten/Kota Lengkap. Hingga saat ini telah terdapat 33 Kabupaten/Kota Lengkap dan akan dideklarasikan tambahan 39 Kabupaten/Kota Lengkap pada 8 Oktober mendatang. “Dengan status ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkan peta tersebut sebagai dasar dalam merencanakan pembangunan daerah dan membentuk kebijakan,” jelas Menteri ATR/BPN RI.
Kementerian ATR/BPN juga terus berinovasi dengan mengembangkan infrastruktur teknologi untuk memberikan layanan digital yang efisien bagi masyarakat. “Hingga September 2024, telah terbit 1.112.879 sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh 465 Kantor Pertanahan dari total 486 Kantor Pertanahan di Indonesia,” beber Menteri ATR. “Program ini sejalan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong kemudahan layanan publik yang cepat, aman, transparan, dan berkualitas.”
Selain fokus pada bidang agraria, Kementerian ATR/BPN juga menekankan pentingnya tata ruang yang efektif untuk menciptakan kemudahan investasi. “Kementerian ATR/BPN telah memberikan dukungan dalam penyediaan produk rencana tata ruang, salah satunya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),” jelas Menteri ATR. “Hingga saat ini, telah teralisasi 516 RDTR yang 260 diantaranya terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).”
Dalam upaya melakukan program strategis Kementerian ATR/BPN, partisipasi masyarakat sangat penting. “Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) menjadi salah satu wujud partisipasi masyarakat,” jelas Menteri ATR. “Dalam 10 tahun, Reforma Agraria telah berhasil mencapai 12,5 Juta Ha dari target 9 Juta Ha.”
Usai upacara, Kepala Kanwil BPN Sultra, Asep Heri, menambahkan bahwa Sultra telah melakukan 100% deklarasi layanan elektronik di 17 kabupaten kota. “Kita harapkan ke depan layanan elektronik akan menjadi cepat, tepat, akurat, dan memberikan output sertifikat elektronik.(Red)
Pos terkait
Tidak ada komentar