Theasianet.com, Kendari-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan alokasi anggaran Rp37,5 triliun khusus untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggaran ini merupakan bagian dari total dana ketahanan energi sebesar Rp402,4 triliun.

“Ini ada untuk EBT yang cukup signifikan, Rp37,5 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jumat (15/8). Dikuti dari lama CNN indonesia.

Angka tersebut, menurut data dari Kementerian Keuangan, akan digunakan untuk berbagai program strategis. Rinciannya meliputi. Insentif perpajakan di bidang energi senilai Rp16,7 triliun. Pembangunan infrastruktur EBT senilai Rp4,5 triliun, dan Program listrik desa senilai Rp5 triliun.

Selain itu, dana ini juga akan dimanfaatkan untuk membangun 63 unit pembangkit listrik EBT, menyediakan 14 ribu unit konverter kit BBM ke BBG, serta mereformasi kebijakan subsidi energi agar lebih tepat sasaran.

Langkah ini sejalan dengan visi ambisius Presiden Prabowo Subianto. Dalam Pidato Nota Keuangan, ia menargetkan Indonesia bisa mencapai bauran EBT 100% dalam 10 tahun ke depan, tepatnya pada 2035.

Prabowo juga menegaskan keinginannya untuk menjadikan Indonesia sebagai pelopor energi bersih global. Ia mendorong pemanfaatan sumber energi bersih seperti tenaga surya, hidro, panas bumi, dan bioenergi.

“Kita harus capai 100 persen pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat,” tegas Prabowo.

Komitmen pemerintah melalui alokasi anggaran dan target yang jelas ini diharapkan mampu mengakselerasi pengembangan EBT sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

 

(ree/red)