Road to Hakordia 2025: Wali Kota Kendari, Wagub Sultra & KPK Dorong Sinergi Basmi Korupsi
Pemerintah Kota Kendari menggelar Road to Hakordia di Lapangan Upacara Balai Kota Kendari. IDNkendari.com, Kendari–Menuju peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember 2025, Pemerintah Kota Kendari menggelar Road to Hakordia di Lapangan Upacara Balai Kota Kendari, Kamis (4/12/2025). Kegiatan ini menjadi ajang penguatan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Acara dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Agung Yudha Wibowo, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, Forkopimda, OPD, ASN, pelajar, serta masyarakat.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Sultra menyebut Hakordia bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Peringatan 9 Desember, kata dia, adalah pengingat bahwa korupsi bukan semata urusan penegak hukum, tetapi tugas moral seluruh elemen bangsa.
“Tindak pidana korupsi adalah ancaman nyata bagi pembangunan. Ia terjadi di banyak sektor, baik pemerintah maupun swasta. Karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi kolektif dan komitmen kuat dari kita semua,” tegas Hugua.
Ia menekankan pentingnya memperkuat tata kelola, kolaborasi antarpemerintah, sektor usaha, dan masyarakat. Hakordia, menurutnya, menjadi ruang refleksi apakah kebijakan dan layanan publik sudah berjalan dengan integritas. Ia juga menyoroti rendahnya indeks demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan pengawasan di sejumlah daerah sehingga perlu diperbaiki secara serius.
Plt. Deputi Korsup KPK, Agung Yudha Wibowo, turut menyampaikan pesan mendalam. Menurutnya, masyarakat dan aparatur sebenarnya sudah sangat memahami apa itu korupsi. Tantangannya kini adalah implementasi, bukan lagi sosialisasi.
“Kita sering bicara antikorupsi, tetapi praktiknya masih terjadi. Karena itu, jangan hanya berslogan, tapi implementasikan,” ujarnya.
Agung menjelaskan peran KPK melalui fungsi pencegahan, termasuk metode Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP), alat untuk mengukur “kesehatan antikorupsi” pemerintah daerah melalui delapan area strategis seperti perencanaan, penganggaran, PBJ, pelayanan publik, hingga pengawasan internal.
Dalam kesempatan itu ia juga mengingatkan pentingnya Survei Penilaian Integritas (SPI) yang akan dilaunching KPK pada 9 Desember di hadapan Presiden RI, sebagai tolok ukur kualitas integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menegaskan bahwa Kota Kendari siap mengambil bagian dalam gerakan nasional pemberantasan korupsi. Ia menyebut integritas harus menjadi budaya yang hidup dalam aparatur maupun masyarakat.
“Korupsi merampas hak rakyat dan menggerogoti kepercayaan publik. Karena itu, budaya antikorupsi bukan pilihan, tetapi kebutuhan. Nilai kejujuran dan tanggung jawab harus menjadi jati diri ASN Kota Kendari,” tegasnya.
Wali kota memastikan Pemkot Kendari akan memperkuat sistem, pengawasan, dan keteladanan agar nilai integritas terus tumbuh. Ia mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Hakordia sebagai momentum memperkuat komitmen menuju Kendari yang bersih dan bermartabat.
“Satukan aksi, basmi korupsi! Wujudkan Kendari berintegritas menuju Indonesia Emas 2045,” serunya.
Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Wali Kota Kendari, Kajari, dan Kapolres terkait penguatan saluran pengaduan pemerintahan. Wali kota juga memimpin pembacaan pernyataan komitmen integritas yang diikuti seluruh peserta, dilanjutkan launching Website Lapor APIP dan Website Inspektorat Kota Kendari sebagai sarana pelaporan dan pengawasan berbasis digital.
Kegiatan ditutup dengan drama teatrikal antikorupsi yang dibawakan pelajar SMPN 1 Kendari, menggambarkan pentingnya nilai kejujuran dan perlawanan terhadap penyalahgunaan wewenang sejak usia dini. Pengumuman pemenang lomba membuat poster digital tingkat SMP sederajat.
(als/red)
Pos terkait
Tidak ada komentar