Theasianet.com, Jakarta-Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, melontarkan kritik pedas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca-penangkapan kadernya, Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis.
Paloh menyayangkan adanya “drama” yang mendahului proses penegakan hukum, menegaskan bahwa seharusnya hukum berjalan murni tanpa pencitraan berlebihan.
Dalam konferensi pers usai pembukaan Rakernas Partai NasDem di Hotel Claro, Makassar, Jumat (8/8/2025), Paloh secara gamblang mempertanyakan metode penegakan hukum yang digunakan KPK.
“Upaya penegakan hukum itu tidak mendahulukan drama. NasDem sedih, kok harus ada drama dulu, baru penegakan hukum?” ujarnya, seperti dikutip dari Tribun Timur
Paloh menambahkan bahwa penegakan hukum yang ideal tidak membutuhkan publisitas berlebihan yang berpotensi membentuk stigma negatif sebelum adanya putusan pengadilan.
Ia prihatin jika proses hukum harus diawali dengan kegaduhan di ruang publik, yang menurutnya dapat mengikis asas praduga tak bersalah.
“Apakah asas praduga tak bersalah sudah tidak berlaku lagi di negeri ini?” tanyanya.
Meskipun mengkritik keras metodenya, Paloh menegaskan sikap NasDem tidak akan berubah.
Partai NasDem, katanya, akan tetap menghormati setiap upaya penegakan hukum dan tidak akan melindungi kader yang terbukti bersalah.
“Konsistensi sikap Partai NasDem adalah penghormatan terhadap seluruh upaya penegakan hukum. Itu tidak akan mundur,” tegasnya.
Menanggapi penangkapan yang terjadi di sebuah hotel di Makassar pada Kamis (7/8/2025) malam tersebut, Paloh mengimbau para kadernya untuk tetap tenang dan tidak bereaksi berlebihan. Ia meminta mereka untuk menunggu proses hukum berjalan.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi bahwa penangkapan Abdul Azis terkait dugaan suap proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur senilai Rp170 miliar.
als/erl
Tinggalkan Balasan